Dirut Patra Niaga Disorot: Isu B40 hingga Dugaan Kartel Transportir

- Kontributor

Jumat, 6 Februari 2026 - 22:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Gedung PT Pertamina Patra Niaga. Foto dok Pertamina Patra Niaga.(ist)

Jakarta — METROLANGKAT.COM

Penunjukan Mars Ega Legowo Putra sebagai Direktur Utama Subholding Pertamina Patra Niaga (PPN) pasca-merger menuai sorotan tajam.

Lembaga pengawas kebijakan publik, Sentinel Studi Hukum dan Masyarakat (Sentinel),

menilai keputusan tersebut berpotensi menjadi langkah mundur dalam agenda reformasi BUMN,

khususnya upaya membersihkan sektor energi dari praktik mafia migas.

Sentinel menilai kepemimpinan Mars Ega dibayangi sejumlah catatan krusial yang hingga kini dinilai belum tuntas.

Salah satu sorotan utama adalah dugaan penyimpangan dalam produksi Biosolar B40 Performance,

Baca Juga :  Dorong Transisi Energi Bersih, Subholding Upstream Pertamina Teken 10 Perjanjian Jual Beli Gas

yang disebut berkaitan dengan maladministrasi pengadaan zat aditif melalui mekanisme penunjukan langsung tanpa proses tender kompetitif.

Selain itu, Sentinel juga menyoroti proyek digitalisasi 5.518 SPBU dengan nilai anggaran mencapai Rp3,6 triliun.

Proyek tersebut dinilai gagal mencapai tujuan awal dan berpotensi menguntungkan vendor tertentu, sekaligus membuka celah kebocoran distribusi solar bersubsidi.

Isu lain yang tak kalah serius adalah dugaan praktik kartel atau oligopoli dalam penunjukan vendor transportasi BBM.

Pola tersebut dinilai menutup ruang persaingan sehat dan berisiko menimbulkan inefisiensi biaya distribusi yang pada akhirnya merugikan negara.

Atas berbagai temuan tersebut, Sentinel mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Mars Ega Legowo Putra.

Baca Juga :  KLHK Anugerahi JOB Tomori Penghargaan Pendukung Proklim 2024

Lembaga itu juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kejaksaan Agung untuk mendalami dugaan pelanggaran yang ada.

“Mempertahankan kepemimpinan yang dibayangi berbagai catatan merah sama artinya dengan membiarkan pendarahan aset negara terus terjadi,” ujar Director of Policy Advocacy Sentinel, Ronal Jefferson, Jumat (6/2/2026).

Sentinel menegaskan, publik kini menanti langkah konkret pemerintah untuk memastikan integritas, transparansi,

Dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN, khususnya di sektor energi strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Penulis: Arif

 

Follow WhatsApp Channel www.metrolangkat.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

PEPC ADK Tanam 14.727 Pohon di Rembang untuk Kurangi Emisi Karbon dan Pulihkan Lingkungan
Dipenutup Tahun 2025, PIEP Lepas Pengapalan 1 Juta Barel Minyak dari Aljazair ke Indonesia
Lapangan Tua Minas Bangkit Kembali, Teknologi CEOR Jadi Senjata Baru Pertamina Jaga Produksi Migas
Polsek Bilah Hulu Pastikan Ketersediaan BBM Aman di Wilkumnya
Setelah 14 Tahun Tertidur, Anjungan EZB Bangkit Produksi 374 Barel Minyak per Hari
Pertamina Drilling Cetak Pemuda Papua Tersertifikasi untuk Dukung Energi Nasional
Pertamina Hulu Sanga Sanga Dorong Ekonomi Sirkuler, Latih Kelompok Wanita Tani Kembangkan Pertanian Terpadu
PHE ONWJ Tuntaskan Instalasi Anjungan OOA di Laut Utara Jawa Barat
Berita ini 14 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 5 Februari 2026 - 16:14 WIB

PEPC ADK Tanam 14.727 Pohon di Rembang untuk Kurangi Emisi Karbon dan Pulihkan Lingkungan

Kamis, 25 Desember 2025 - 21:17 WIB

Dipenutup Tahun 2025, PIEP Lepas Pengapalan 1 Juta Barel Minyak dari Aljazair ke Indonesia

Rabu, 24 Desember 2025 - 06:49 WIB

Lapangan Tua Minas Bangkit Kembali, Teknologi CEOR Jadi Senjata Baru Pertamina Jaga Produksi Migas

Minggu, 30 November 2025 - 21:14 WIB

Polsek Bilah Hulu Pastikan Ketersediaan BBM Aman di Wilkumnya

Rabu, 5 November 2025 - 07:58 WIB

Setelah 14 Tahun Tertidur, Anjungan EZB Bangkit Produksi 374 Barel Minyak per Hari

Berita Terbaru

Opini

Jalan Mulus ke Villa Ratu di Tengah Duka Masyarakat

Sabtu, 7 Feb 2026 - 10:26 WIB