Langkat –Metrolangkat.com
Warga Desa Sei Musam Kendit, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, menyuarakan keluhan atas dugaan sejumlah penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan desa.
Desa yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Batang Serangan dan dikelilingi oleh perkebunan milik PT LNK ini disebut-sebut mengalami ketidaktransparanan dalam penggunaan anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD).
Sejumlah masyarakat mengaku kecewa dengan kepemimpinan Kepala Desa yang dinilai tidak terbuka terkait realisasi proyek desa.
Tidak adanya papan informasi atau plank transparansi anggaran publik menjadi salah satu sorotan utama warga.
“Sampai sekarang kami tidak pernah tahu berapa besar anggaran proyek desa, bagaimana penggunaannya, dan ke mana saja alokasinya.
Tidak ada spanduk atau papan informasi yang dipasang,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya demi alasan keamanan, Jumat (16/5).
Warga juga menyoroti kualitas proyek yang dikerjakan di desa tersebut.
Keterangan gambar : Proyek pembuatan jembatan yang menguras uang desa tidak diketaui besaran angaranya,karena tidak adanya transparansi.(ist)
Contohnya, proyek pembangunan jalan rabat beton yang didanai dari anggaran tahun 2023 lalu.
Proyek tersebut disebut dikerjakan tanpa transparansi dan hasilnya dinilai sangat buruk.
“Rabat beton itu dibuat asal-asalan. Tidak ada informasi anggaran dan hasilnya pun tidak layak pakai,” keluh warga tersebut.
Tak hanya itu, proyek pembangunan jembatan penghubung antar dusun di Dusun 1, kawasan perkebunan sawit juga dinilai warga tidak memenuhi standar.
Kondisi jembatan dikatakan sangat memprihatinkan dan menyulitkan mobilitas masyarakat. Hanya gundukan jembatan coor yang dibangunkan ditambah dengan potongan kayu balok dibawah jembatan
Masyarakat berharap aparat penegak hukum segera turun tangan untuk melakukan pemeriksaan dan audit terhadap pengelolaan keuangan Desa Sei Musam Kendit.
“Kami mohon kepada aparat hukum agar segera turun ke desa kami. Sudah terlalu banyak penyimpangan yang terjadi,” tegas warga dengan nada geram.
Menurut warga, jika pemerintah sudah tepat dalam menyalurkan bantuan, maka permasalahan sebenarnya justru ada pada oknum yang mengelola anggaran di lapangan.
“Bukan pemerintah yang salah, tapi oknum penerima dan pengelolanya yang bermain. Akibatnya pembangunan tidak ada, rakyat tetap sengsara,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Sei Musam Kendit belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut.(yong)
