Foto : Komisi III DPRD Kabupaten Langkat akhirnya merekomendasikan penghentian sementara operasional PT Gametraco Tunggal.(ist)
LANGKAT – metrolangkat.com
Dua bulan diberi kesempatan untuk menuntaskan persoalan perizinan, namun dokumen yang diminta tak kunjung dapat ditunjukkan.
Komisi III DPRD Kabupaten Langkat akhirnya merekomendasikan penghentian sementara operasional PT Gametraco Tunggal,
perusahaan pengelola menara telekomunikasi di Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura.
Rekomendasi tersebut muncul setelah perusahaan dinilai belum mampu menunjukkan dokumen perizinan pendirian menara yang berdiri di area dengan sebagian lahannya masuk kawasan hutan produksi.
Keputusan itu diambil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Langkat, Jumat (20/11/2026),
yang secara khusus membahas tindak lanjut persoalan legalitas menara telekomunikasi milik PT Gametraco Tunggal.
Rapat dipimpin Sekretaris Komisi III DPRD Langkat, Rahmad Rinaldi.
Turut hadir anggota Komisi III Munhasyar, perwakilan Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Provinsi Sumatera Utara,
KPH Wilayah I Stabat, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Perhubungan,
Diskominfo, DPMPTSP, Dinas PUTR, Bapenda, Bagian Hukum dan Kepala Desa Kwala Serapuh.
Dalam forum tersebut, Manajer Area PT Gametraco Tunggal, Dodi Irawan, mengakui pihaknya masih berupaya mengurus perizinan kepada sejumlah instansi,
termasuk Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan pada kementerian yang membidangi kehutanan.
Namun, hingga RDP berlangsung, izin yang dimaksud belum diterbitkan.
Dodi menyebut berdasarkan informasi yang diterima perusahaan, izin tersebut diperkirakan baru akan terbit pada Mei atau Juni.
Penjelasan itu langsung mendapat perhatian anggota Komisi III DPRD Langkat, Munhasyar.
Ia meminta perusahaan memperlihatkan dokumen dan data pendukung mengenai proses pengurusan izin yang selama ini diklaim telah dilakukan.
Menurutnya, bukti administrasi tersebut penting agar DPRD dapat menelaah sejauh mana proses perizinan telah berjalan dan apa kendala yang sebenarnya dihadapi perusahaan.
Sementara itu, Rahmad Rinaldi menegaskan bahwa keberadaan menara telekomunikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat tidak serta-merta membebaskan perusahaan dari kewajiban mematuhi aturan.
Ia menyoroti aktivitas perusahaan yang dinilai belum memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Langkat, sementara perusahaan tetap menjalankan kegiatan usaha.
“Di satu sisi perusahaan memperoleh keuntungan dan masyarakat mendapatkan sinyal telekomunikasi.
Namun, Pemerintah Kabupaten Langkat tidak mendapatkan apa-apa dari aktivitas PT Gametraco Tunggal,” ujar Rahmad.
Rahmad mengingatkan, dalam RDP sebelumnya Komisi III telah memberikan tenggat waktu dua bulan kepada perusahaan untuk menyelesaikan persoalan perizinan.
Kesempatan tersebut diberikan agar PT Gametraco Tunggal dapat memenuhi kewajiban administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, hingga batas waktu yang diberikan, dokumen perizinan yang diminta belum juga dapat diperlihatkan.
Atas dasar itu, Komisi III DPRD Langkat merekomendasikan penghentian sementara operasional PT Gametraco Tunggal di Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura.
Dalam rapat tersebut juga terungkap bahwa menara telekomunikasi itu berdiri di atas lahan berukuran sekitar 10 x 10 meter.
Dari lokasi tersebut, sekitar 40 persen disebut berada dalam kawasan hutan produksi, sedangkan 60 persen lainnya masuk areal penggunaan lain (APL).
Persoalan ini menjadi perhatian karena menyangkut kepatuhan terhadap ketentuan perizinan, khususnya pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan usaha.
Rekomendasi Komisi III kini menjadi catatan penting bagi pihak terkait untuk menindaklanjuti status operasional menara tersebut.(red)

















