Foto : Komisi III DPRD Langkat memanggil jajaran PT PLN (Persero) dalam rapat dengar pendapat (RDP), Kamis (19/11/2026),(ist)
LANGKAT – metrolangkat.com
Keluhan masyarakat terkait buruknya jaringan listrik di sejumlah desa di Kabupaten Langkat akhirnya dibawa ke meja parlemen.
Komisi III DPRD Langkat memanggil jajaran PT PLN (Persero) dalam rapat dengar pendapat (RDP), Kamis (19/11/2026),
untuk meminta kepastian penyelesaian berbagai persoalan kelistrikan yang selama ini dikeluhkan warga.
Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Langkat, Pimanta Ginting, didampingi Wakil Ketua Edison Tarigan dan Sekretaris Rahmad Rinaldi.
Turut hadir anggota Komisi III Juli Fitriadi dan Purwanto, serta Manajer PLN ULP Tanjung Pura, Gebang, Stabat dan perwakilan PLN UP3 Binjai.
Dalam RDP tersebut, sejumlah persoalan mendasar disampaikan masyarakat.
Mulai dari kebutuhan penambahan tiang dan kabel listrik, pemasangan transformator (trafo), hingga perbaikan jaringan yang dinilai belum memadai.
Salah satu keluhan datang dari warga Dusun B, Desa Telaga Jernih, Kecamatan Secanggang.
Warga meminta penambahan tiang listrik dan pembenahan jaringan kabel yang selama ini tersambung dari satu rumah ke rumah lainnya.
Kondisi tersebut dikeluhkan menyebabkan tegangan listrik tidak stabil. Akibatnya, peralatan elektronik milik masyarakat berpotensi mengalami kerusakan.
Keluhan serupa juga disampaikan masyarakat Dusun Mulya Bakti, Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat.
Warga mengharapkan pemasangan trafo serta perbaikan jaringan listrik untuk mengatasi persoalan pasokan listrik di wilayah mereka.
Sementara itu, Anggota DPRD Langkat, Purwanto, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil reses yang dilakukannya,
masyarakat Dusun II, Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Secanggang, juga membutuhkan penambahan tiang listrik.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Pimanta Ginting meminta PLN tidak sekadar menerima laporan, tetapi segera memberikan kepastian tindak lanjut.
Sebab, sejumlah persoalan yang disampaikan masyarakat disebut telah berlangsung cukup lama.
Dalam rapat itu, Manajer PLN ULP Gebang, Nurshabri, dan Manajer PLN ULP Tanjung Pura, Edwin P. Simatupang,
menyampaikan bahwa persoalan kelistrikan di wilayah kerja masing-masing yang sebelumnya dibahas dalam RDP Komisi III telah ditangani sesuai hasil rapat terdahulu.
Sedangkan Manajer PLN ULP Stabat, Dwiyanto Setiawan, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan survei lapangan terhadap sejumlah keluhan masyarakat.
Hasil survei tersebut kemudian diajukan kepada PLN UP3 Binjai untuk mendapatkan tindak lanjut.
Dwiyanto menerangkan, kewenangan ULP dalam penambahan tiang listrik terbatas pada pengajuan usulan kepada unit yang memiliki kewenangan untuk merealisasikannya.
Ketiga manajer PLN ULP tersebut juga menyatakan tetap membuka ruang pengaduan masyarakat, baik melalui penyampaian langsung maupun layanan daring.
Namun, Pimanta kembali menegaskan agar PLN UP3 Binjai segera memproses usulan yang telah disampaikan.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan penyelesaian nyata setelah sekian lama menunggu.
Ia secara khusus menyoroti persoalan listrik di Dusun Mulya Bakti, Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat.
Pimanta menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena Stabat merupakan ibu kota Kabupaten Langkat.
“Apalagi persoalan listrik di Dusun Mulya Bakti, Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat.
Malu kita kalau ini tidak terealisasi, sebab Kecamatan Stabat merupakan ibu kota Kabupaten Langkat,” tegas Pimanta.
Menanggapi desakan tersebut, Hardyansyah selaku perwakilan PLN UP3 Binjai membenarkan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah usulan dari PLN ULP.
Namun, ia menjelaskan realisasi seluruh usulan tidak dapat dilakukan secara bersamaan karena harus disesuaikan dengan tahapan pelaksanaan.
Khusus untuk Desa Karang Rejo, PLN UP3 Binjai berjanji memprioritaskan pemasangan trafo terlebih dahulu guna membantu mengatasi persoalan kelistrikan yang dikeluhkan masyarakat.
Sementara itu, terkait permintaan penambahan 53 tiang listrik di Desa Telaga Jernih, PLN akan melakukan koordinasi lebih lanjut untuk menentukan jumlah tiang yang dapat diprioritaskan pemasangannya.
Hardyansyah juga menyebutkan bahwa PLN merupakan mitra kerja DPRD Kabupaten Langkat.
Ia berharap komunikasi dan koordinasi kedua pihak terus terjalin sehingga berbagai persoalan kelistrikan masyarakat dapat ditangani secara bertahap.
Kini, masyarakat menunggu realisasi dari komitmen tersebut.
Sebab, kebutuhan listrik yang stabil bukan sekadar persoalan kenyamanan, melainkan juga menyangkut aktivitas dan kebutuhan dasar warga sehari-hari.(red)

















