Foto : Menko PMK Sugiono didampingi Gubernur Sumut Bobby Nasution menjelaskan, koordinasi tersebut bertujuan mengevaluasi penanganan bencana.(ist)
MEDAN – metrolangkat.com
Ancaman bencana hidrometeorologi menjelang akhir tahun menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Pemerintah Pusat.
Berbagai langkah antisipasi mulai disiapkan, termasuk kemungkinan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mengurangi intensitas hujan di wilayah rawan banjir dan longsor.
Kesiapsiagaan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang digelar di Lanud Soewondo, Jalan Imam Bonjol, Medan Polonia, Senin (16/11/2026).
Rakor dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono.
Hadir Gubernur Sumut Bobby Nasution, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi, serta sejumlah unsur pemerintah dan instansi terkait.
Gubernur Sumut Bobby Nasution menegaskan, seluruh pemerintah kabupaten/kota telah diinstruksikan untuk memperkuat penyampaian informasi peringatan dini cuaca ekstrem dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kepada masyarakat.
Menurut Bobby, informasi mengenai potensi hujan berintensitas tinggi harus disampaikan secara masif dan transparan.
Masyarakat juga perlu mengetahui lokasi-lokasi aman atau titik kumpul apabila terjadi banjir maupun longsor.
“Tadi sudah ada titik-titik kumpul bila terjadi luapan air atau longsor.
Pak Menko menyampaikan arahan agar setiap daerah yang berpotensi hujan dengan intensitas tinggi benar-benar menginformasikan kepada masyarakat untuk bisa waspada,” ujar Bobby.
Sementara itu, Menko PMK Sugiono menjelaskan, koordinasi tersebut bertujuan mengevaluasi penanganan bencana sekaligus menyatukan langkah antisipasi setelah sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera Utara terdampak bencana akibat Siklon Senyar.
Berdasarkan laporan BMKG, perubahan iklim global turut memengaruhi pergeseran pola cuaca yang signifikan, baik di wilayah Sumatera maupun Jawa.
“Kita koordinasi dengan pemerintah daerah, Pemprov Sumut, dan beberapa kabupaten/kota yang kemarin pada saat Siklon Senyar terdampak, juga Pemprov Aceh.
Ini menjadi pegangan dalam rangka merencanakan upaya antisipasi dan mitigasi dampak bencana hidrometeorologi di ujung tahun ini,” kata Sugiono.
Salah satu langkah prioritas yang menjadi perhatian pemerintah adalah percepatan normalisasi sungai
Tingginya sedimentasi yang ditinggalkan banjir bandang sebelumnya dinilai dapat meningkatkan risiko luapan air apabila tidak segera ditangani.
Sugiono juga mengungkapkan, Presiden RI memberikan perhatian khusus terhadap penanganan bencana di Aceh,
Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa kali rapat terbatas dalam dua pekan terakhir.
OMC Jadi Opsi Kurangi Intensitas Hujan
Di tengah potensi meningkatnya cuaca ekstrem, BNPB menyatakan kesiapan mendukung pemerintah daerah yang membutuhkan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca.
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan, pihaknya telah menerima permintaan dari Gubernur Aceh untuk melaksanakan OMC.
Sementara untuk Sumatera Utara, opsi serupa juga telah ditawarkan kepada Gubernur Bobby Nasution.
“Gubernur Provinsi Aceh sudah mengirim surat kepada kami untuk meminta Operasi Modifikasi Cuaca dalam rangka mengurangi jumlah intensitas hujan di wilayah Aceh.
Kemudian juga sudah kami tawarkan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk mengerjakan hal yang sama,” jelas Kristomei.
Ia menegaskan, Operasi Modifikasi Cuaca bukan bertujuan menghilangkan hujan sepenuhnya.
Teknologi tersebut digunakan untuk mengendalikan distribusi dan mengurangi intensitas curah hujan pada wilayah tertentu guna menekan potensi banjir.
Selain OMC, BNPB juga menekankan pentingnya sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah, pemutakhiran kajian risiko bencana, serta pelibatan akademisi dan tenaga ahli kebencanaan.
Penanganan sedimentasi dan pendangkalan sungai juga menjadi bagian penting dari upaya mitigasi jangka panjang.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap risiko bencana hidrometeorologi di Sumatera Utara dapat ditekan.
Namun, kesiapsiagaan pemerintah harus berjalan seiring dengan kewaspadaan masyarakat, terutama mereka yang bermukim di kawasan bantaran sungai dan daerah rawan longsor.(RED)

















