Foto : Ketua PW.IPMAPI Sumut, Muhammad Ihsan, M.Sos dengan latar suasana di RSU Tanjungpura.(Ist)
LANGKAT – metrolangkat.com
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah tujuh siswa MIS Rantau Panjang, Desa Teluk Bakung, Kabupaten Langkat, dilaporkan mengalami dugaan keracunan makanan. Para siswa tersebut kini mendapatkan penanganan medis di RSU Tanjung Pura.
Peristiwa ini memantik reaksi keras Pengurus Wilayah Ikatan Pemuda Mahasiswa Peduli Indonesia Sumatera Utara (PW.IPMAPI Sumut). Organisasi mahasiswa tersebut mendesak agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Serapuh Asli ditutup sementara hingga proses investigasi dan pemeriksaan keamanan pangan selesai dilakukan.
Ketua PW.IPMAPI Sumut, Muhammad Ihsan, M.Sos., bahkan turun langsung ke RSU Tanjung Pura untuk melihat kondisi para siswa yang diduga menjadi korban.
Berdasarkan keterangan seorang warga yang diterima pihaknya, nasi yang dibagikan kepada siswa diduga sudah berlendir dan tidak layak dikonsumsi.
Informasi tersebut, menurut IPMAPI, harus segera ditindaklanjuti melalui pemeriksaan sampel makanan dan investigasi menyeluruh untuk memastikan penyebab kejadian.
“Jika benar makanan yang dibagikan sudah tidak layak konsumsi, di mana pengawasan SPPG? Siapa yang bertanggung jawab atas keselamatan anak-anak tersebut?” demikian sorotan IPMAPI Sumut.
Ihsan menilai, kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Program MBG yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak justru harus menjamin keamanan makanan yang dikonsumsi para siswa.
Menurutnya, keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pelaksanaan program, mulai dari pengolahan, penyimpanan, pengemasan hingga pendistribusian makanan.
Soroti Aspek Hukum dan Tanggung Jawab
PW.IPMAPI Sumut juga mengingatkan bahwa persoalan keamanan pangan memiliki konsekuensi hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran.
Organisasi tersebut merujuk Pasal 28A dan Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak hidup serta hak anak atas perlindungan dan kelangsungan hidup.
Selain itu, IPMAPI menyoroti UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, khususnya ketentuan mengenai sanitasi pangan dan pertanggungjawaban pidana apabila unsur pelanggaran terbukti.
Ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juga dinilai relevan untuk ditelusuri apabila hasil penyelidikan menemukan adanya unsur kealpaan yang menyebabkan orang lain sakit atau mengalami luka.
Atas dasar itu, PW.IPMAPI Sumut menyampaikan sejumlah tuntutan.
Pertama, mendesak penutupan sementara SPPG Serapuh Asli sampai proses investigasi dan pemeriksaan keamanan pangan dinyatakan selesai.
Kedua, meminta Kepala SPPG Serapuh Asli dicopot apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya kelalaian atau pelanggaran standar operasional.
Ketiga, mendesak Koordinator Wilayah SPPG Sumatera Utara dan Badan Gizi Nasional (BGN) bertanggung jawab serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di lokasi tersebut.
Keempat, meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan keracunan dan memproses pihak yang terbukti bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum.
Kelima, mendesak pemeriksaan medis terhadap seluruh siswa yang diduga menjadi korban, pengujian laboratorium sampel makanan, serta pemenuhan biaya pengobatan dan pemulihan korban oleh pihak yang bertanggung jawab.
Ancam Gelar Demonstrasi Jika Tak Ada Tindakan
Muhammad Ihsan menegaskan pihaknya tidak ingin kasus tersebut hanya berakhir dengan klarifikasi maupun permintaan maaf tanpa adanya evaluasi dan pertanggungjawaban yang jelas.
“Kami tidak ingin persoalan ini hanya berakhir dengan klarifikasi dan permintaan maaf. Jika benar nasi yang dibagikan kepada anak-anak sudah berlendir, ini merupakan persoalan serius yang wajib diusut.
Jangan tunggu ada korban lebih banyak, bahkan jangan tunggu ada nyawa melayang baru semua pihak bergerak!” tegasnya.
Ia meminta Koordinator Wilayah SPPG Sumatera Utara dan BGN segera mengambil langkah konkret untuk memastikan keamanan makanan dalam program MBG.
IPMAPI Sumut juga menyatakan siap menggelar aksi demonstrasi secara damai dan konstitusional apabila tuntutan mereka tidak mendapat tindak lanjut nyata.
“Kami tidak akan diam ketika keselamatan anak-anak dipertaruhkan. Kami akan mengawal persoalan ini sampai ada tindakan nyata dan pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah,” ujarnya.
IPMAPI menegaskan, program MBG harus tetap berada pada tujuan awalnya, yakni meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan generasi muda, bukan justru menimbulkan ancaman bagi keselamatan siswa.(Red)
